Orkes Moralitas

Kita pasti masih teringat pada seorang politisi yang menyorong kata-kata “bangsat” kepada organ-organ yang ada di sebuah institusi pemerintahan, di beberapa bulan yang lalu. Kita juga pasti belum alpa pada seorang tokoh nasional yang mendaku diri dan golongannya sebagai anggota partai Allah dan yang tidak sama dengannya dipelakati sebagai anggota partai setan.

Masih menancap pula di memori kita, tentang makian dan cacian dari banyak orang yang ditujukan pada sosok Gus Dur (1940-2009) dengan banyak kata: picek, buta mata hati, liberal, antek Yahudi, dll. Sampai kematiannya di tahun ke 9 pun, ironisnya, sosok kosmopolit ini terus saja mendapat umpatan dan hinaan dari beberapa pihak.

Masih terkenang pula perlakuan pada sosok Gus Mus, seorang kiai-budayawan, yang disepelekan seorang anak muda dengan kata: ndasmu. Untungnya kasus ini sudah ditutup, dan yang menutup adalah Gus Mus sendiri. Dengan kearifannya, Gus Mus memaafkan ulah orang yang menghinanya itu.

Belum lama ini, masih beberapa hari yang lalu, sosok RA. Kartini (1879-1904), tokoh emansipasi perempuan yang di tiap 21 April kita peringati jasa harumnya, yang kematiannya sudah puluhan tahun yang lalu, juga mendapat anggapan yang sangat merendahkan bahwa ia: pelayan seks orang-orang Belanda. Diduga pelakunya simpatisan sebuah partai politik. Bahkan yang terakhir ini kelihatannya akan mendapat somasi dari banyak orang.

Perlakuan dan anggapan yang negatif seperti disebut di atas, tidak saja melanda mereka. Jokowi, Prabowo, Habib Rizieq, dll, juga kerap “terpapar” anggapan-anggapan yang bernada meremehkan, menghinakan dan merendahkan itu. Sungguh, perlakuan yang tidak adil seperti itu sama sekali tidak mencerminkan budaya bangsa yang di-mitos-kan penuh keluhuran sikap.

Mengapa kasus-kasus yang seperti itu sering terjadi berulang-ulang dan sulit dihentikan? Penulis berani menjawab bahwa semua itu diakibatkan belum redanya krisis moralitas yang melanda bangsa ini hingga sekarang. Krisis tersebut berwujud penilaian yang salah terhadap adanya perbedaan, sehingga menganggap diri sendiri sebagai yang paling benar dan agung, sebaliknya menganggap salah dan rendah orang lain. Yaitu orang-orang yang tidak sependapat, sepaham dan sejalan politik dengannya.

Menurut teori postkolonialisme, bahwa kesalahan dalam menilai perbedaan itu memunculkan sebuah medan (pertempuran) bagi perjuangan identitas (a field of identity) berbentuk pembelahan atau dikotomi antara “aku” dan “mereka” (the other). “Aku” dan “mereka” duduk pada posisi yang jauh dan sangat berbeda. “Aku” dan “mereka” tidak ada relasi yang sama, sekalipun dalam beberapa hal. Oleh karena itu“aku” itu yang paling benar, suci, bersih, berakhlak, dll. Sedangkan “mereka” adalah orang-orang yang salah, najis, kotor, jahat, dll.

Sedihnya, pendikotomian (pembelahan) identitas moral itu mereka gembar-gemborkan dihadapan publik. Digembar-gemborkan dengan sangat percaya diri. Ibarat pertunjukan orkes dangdut, mereka yang selama ini seperti itu, berposisi sebagai biduan yang mempertontonkan kesucian diri dengan lagu-lagu merdunya.

Mereka tidak canggung naik ke atas panggung. Mereka rela memakai kostum terindah dan termahal. Mereka mau berjoged di depan penonton. Mereka pasti tidak suka kalau pengeras suaranya tidak proporsional. Mereka pun tidak akan gembira jika pelantang suaranya rusak. Itu semua mereka usahakan agar tampilan kesucian diri, kebersihan diri dan kebenaran diri, bisa ditonton dan diakui orang banyak. Oleh karena itu mereka akan sedih jikalau penontonnya sedikit.

Pertanyaannya: apakah moralitas itu memang harus dipanggungkan, ditunjuk-tunjukkan, ibarat sebuah pertunjukan orkes dangdut? Penulis akan menjawabnya dengan sebuah kisah perjalanan  ruhani (suluk) dari seorang mahaguru kiai-kiai se-Jawa-Madura: Syaikhana Khalil Bangkalan (1820-1925).

Seperti dicatat Abdul Munim Cholil (salah seorang dzurriyah Syaikhana Khalil) dalam sebuah thesis S2-nya di UINSA Surabaya yang berjudul Dimensi Sufisktik Dalam Suluk Syaikhana Muhammad Khalil Bangkalan, bahwa Syaikhana dikenal sebagai orang yang sangat alim, bermoralitas agung, tetapi sangat sufistik. Maksudnya, walaupun secara ilmu ragawi dan ruhani sudah mumpuni, tetapi Syaikhana tidak begitu suka, atau bahkan menghindari untuk menggembar-gemborkan nasihat-nasihatnya.

Syaikhana memang menghindari untuk menasihati orang lain tentang perbuatan baik, jika ia belum melakukan sendiri. Secara otomatis pasti Syaikhana juga menjauhi penilaian akan moralitas orang lain. Sehingga tidak heran, menurut cerita yang berkembang di masyarakat Bangkalan, bahwa dalam riwayat hidupnya, hanya sekali saja Syaikhana pernah berceramah atau berpidato di atas panggung dihadapan orang banyak. Dan itupun Syaikhana hanya menyampaikan satu kalimat (dalam bahasa Madura), “Kalakoh lakonah, kennengin kenengah!”, yang artinya “lakukan tugasmu, diami tempatmu”.[1]

Apakah, dengan demikian, mengobati krisis moralitas karena salah menilai perbedaan di bangsa ini harus dengan cara sufistik, seperti yang dipraktikkan Syaikhana atau para sufi lainnya? Apakah memang lebih baik diam dan menilai diri sendiri saja, daripada banyak bicara tapi menyakitkan hati dan menilai moralitas orang lain, itu sebagai cara sufistik dimaksud?   

Jawaban dari dua pertanyaan itu akan sangat berbenturan dahsyat dengan realitas pertarungan politik yang membelah masyarakat. Sebab pertarungan politik yang membelah masyarakat tersebut telah menimbulkan permusuhan besar, bahkan pada tingkat moralitas individu. Padahal intisari sufisme itu sendiri adalah merangkul perbedaan dengan rasa cinta, dihadapan Tuhan Sang Pencipta, Dzat yang telah menciptakan perbedaan tersebut.

Wes embohlah. Muga-muga orepmu kabeh slamet dunya akhirat.    

25042018

---

[1] Nasihat tersebut bermakna bahwa seorang sufi (atau bukan sufi.pen) harus menyerahkan nasibnya pada Sang Pencipta, tanpa protes, bahkan tak sepantasnya meminta yang lebih dari kondisinya itu. Sebab penilaian manusia tentang mana yang terbaik tidak akan berlaku atas takdir Allah.